MK: Parpol yang Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Kena Sanksi Tegas
Yurisprudensi.com — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dipandang sebagai bentuk kebijakan afirmasi untuk perempuan dalam politik di Indonesia. MK dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menambah ketentuan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan dapat menggugurkan partai politik yang tidak …
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Masuk Surat Dakwaan KPK
Yurisprudensi.com – Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan kasus dugaan suap importasi barang dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menanggapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bicara soal kemungkinan penyidik mendalami …
Sah! RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi UU
Yurisprudensi.com — Setelah bertahun-tahun masuk daftar tunggu legislasi, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini menjadi tonggak baru bagi jutaan pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini berada di wilayah abu-abu hukum.…
MK: Hanya BPK yang Berhak Hitung Kerugian Negara
Yurisprudensi.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.
Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku …
MA Wajibkan Google Bayar Denda Rp202 Miliar ke Indonesia
Yurisprudensi.com — Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi perusahaan teknologi Google pada Selasa (10/3/2026). Putusan ini terkait dengan kasus dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan perusahaan terkait penerapan sistem pembayaran Google Play Billing di Play …
Pengusaha Kena Pajak Tidak Bisa Alihkan Kewajiban PPN dalam Perjanjian
Putusan MA ini mempertegas bahwa kewajiban perpajakan tidak dapat dialihkan melalui celah perjanjian.
Yurisprudensi.com — Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan yang dapat menjadi fondasi dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak yang menyoalkan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) …
MA Menangkan Gugatan Jatam soal Proyek IKN
Yurisprudensi.com — Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp466 triliun, warisan pemerintahan Jokowi, dianggap tidak transparan.
Karena itu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan gugatan permohonan informasi ke Mahkamah Agung (MA) pada akhir 2022. Jatam menggugat keterbukaan …
MA Selesaikan 51.855 Perkara di Tingkat Banding selama 2025
YURISPRUDENSI.COM — Mahkamah Agung (MA) menunjukkan kemajuan yang baik dalam mempercepat penanganan sengketa hukum pada level banding di empat jenis peradilan serta pengadilan pajak. Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung untuk tahun 2025, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. …
MA & Komisi Yudisial Terapkan Zero Tolerance terhadap Pelanggaran KEPPH
Yurisprudensi.com — Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Sunarto, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalitas hakim. Hal ini disampaikan dalam pidato kuncinya pada kegiatan diskusi bertajuk “Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku …
MA Terbitkan Aturan Baru untuk Penegakan Hukum Pajak
Yurisprudensi.com — Mahkamah Agung (MA) resmi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Dalam aturan baru ini, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dokumen hingga barang bukti lain …